Bab I
Pendahuluan
Indonesia
merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa provinsi di bawah
koordinasi dari pemerintahan pusat. Dengan banyaknya provinsi tersebut, maka
dalam proses untuk melihat derajat kesehatan dari setiap individu dalam
populasi tersebut perlu sebuah sistem yang mendukung, yaitu SIK (Sistem
Informasi Kesehatan). Berdasarkan Permenkes 004/Menkes/SK/I/2003 tentang
desentralisasi pelayanan public dan Permenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002
tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan
kabupaten atau kota. Hal tersebut mendukung atas keberadaan sistem informasi
kesehatan di Indonesia.
Keberadaan SIK
(Sistem Informasi Kesehatan) didukung dengan adanya Survelans. Surveilansa
meruakan sebuah aktivitas yang dilakukan dengan cara terus menerus.
Akan tetapi,
masih banyak yang tidak mengetahui mengenai hubungan SIK (Sistem Informasi
Kesehatan) dengan Surveilans. Sehingga, perlu penjelasan atas pemanfaatan SIK
(Sistem Informasi Kesehatan) pada Surveilans.
B. Rumusan
Masalah
1.
Pengertian
SIK (Sistem Informasi Kesehatan).
2.
Pengertian
Surveilans.
3.
Penerapan
dan fungsi SIK (Sistem Informasi Kesehatan) terhadap Surveilans.
a.
Gambaran
SIK (Sistem Informasi Kesehatan) di Indonesia.
b.
Hambatan-hambatan
penerapan SIK di Indonesia.
c.
Hubungan
SIK (Sistem Informasi Kesehatan) dengan Surveilans.
C. Tujuan
dan Manfaat
1.
Mengetahui
SIK (Sistem Informasi Kesehatan).
2.
Untuk
mengetahui pengertian Surveilans.
3.
Untuk
memahami penerapan dan fungsi SIK (Sistem Informasi Kesehatan) terhadap
Surveilans.
Bab II
Pembahasan
A. Pengertian
SIK (Sistem Informasi Kesehatan).
Sistem informasi
kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi diseluruh tingkat pemerintah
secara sistematis dalam rangka penyelengggaraan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan
Sistem Informasi Rumah Sakit yang berbasis komputer
(Computer Based Hospital Information System) di Indonesia telah dimulai
pada akhir dekade tahun 80’ an. Salah satu rumah sakit yang pada waktu itu
telah memanfaatkan komputer untuk
mendukung operasionalnya
adalah Rumah Sakit Husada. Departemen
Kesehatan dengan proyek bantuan dari luar negeri, juga berusaha
mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit pada beberapa rumah sakit pemerintah
dengan dibantu oleh tenaga ahli dari UGM.
Namun, tampaknya
komputerisasi dalam bidang rumah sakit, kurang mendapatkan hasil yang cukup
memuaskan semua pihak. Ketidak berhasilan dalam pengembangan sistem informasi
tersebut, lebih disebabkan dalam segi perencanaan yang kurang baik, dimana
identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factors) dalam implementasi sistem informasi
tersebut kurang lengkap dan menyeluruh. Perkembangan dan perubahan yang cepat
dalam segala hal juga terjadi didunia pelayanan kesehatan. Hal ini semata-mata
karena sektor pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem yang lebih luas
dalam masyarakat dan pemerintahan dalam suatu negara, bahkan lebih jauh lagi
sistem yang lebih global.
Adapun Peraturan
perundang-undangan yang menyebutkan sistem informasi kesehatan adalah:
1. Kepmenkes Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang
kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Desentralisasi pelayanan publik merupakan salah satu langkah
strategis yang cukup populer dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dalam
rangka mendukung terciptanya good governance. Salah satu motivasi utama
diterapkan kebijaksanaan ini adalah bahwa pemerintahan dengan sistem
perencanaan yang sentralistik seperti yang telah dianut sebelumnya terbukti
tidak mampu mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi partisipasi aktif
masyarakat dalam melakukan pembangunan. Tumbuhnya kesadaran akan berbagai
kelemahan dan hambatan yang dihadapi dalam kaitannya dengan struktur
pemerintahan yang sentralistik telah mendorong dipromosikannya pelaksanaan
strategi desentralisasi.
2. Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang petunjuk
pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten/kota. Salah satu
yang menyebabkan kurang berhasilnya Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung
upaya-upaya kesehatan adalah karena SIK tersebut dibangun secara terlepas dari
sistem kesehatan.SIK dikembangkan terutama untuk mendukung manajemen kesehatan.
Pendekatan sentralistis di waktu lampau juga menyebabkan tidak berkembangnya
manajemen kesehatan di unit-unit kesehatan di daerah
B. Pengertian
Surveilans.
Ada beberapa pengertian terhadap
Surveilans, yaitu sebagai berikut :
1.
Definisi
Surveilans menurut Langmuir tahun 1965, adalah kegiatan pengamatan
berkelanjutan terhadap tren dan distribusi dari insiden melalui pengumpulan data,
pengolahan data, evaluasi data laporan sakit, mati dan data lainnya.
2.
Definisi
Surveilans menurut WHO (World Health
Organization), adalah kegiatan pengamatan berkelanjutan melalui pengumpulan
data, pengolahan data, analisis data, interpretasi data, serta informasi yang
perlu untuk melakukan tindakan (action).
C. Penerapan
dan fungsi SIK (Sistem Informasi Kesehatan) terhadap Surveilans.
1. Gambaran
SIK (Sistem Informasi Kesehatan) di Indonesia.
Sistem
informasi yang ada pada saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :
a.
Masing-masing
program memiliki sistem informasi sendiri yang masih belum terintegrasi.
b.
Terbatasnya
perangkat keras(hardware) dan perangkat lunak(software) diberbagai jenjang.
c.
Terbatasnya
kemampuan dan kemauan sumber daya manusia untuk mengelola dan mengembangkan
sistem infornasi.
d.
Masih
belum adanya membudayanya pengambilan keputusan berdasarkan data/informasi.
e.
Belum
adanya sistem pengembangan karir bagi pengelola sistem informasi.
2. Hambatan-hambatan
penerapan SIK (Sistem Informasi Kesehatan) di Indonesia.
Melihat Sistem Informasi Kesehatan yang ada di
Indonesia, maka kita bisa menilai bahwa penerapannya masih cukup kurang.
Khususnya untuk Surveilans yang berfungsi untuk menggambarkan segala situasi
yang ada khususnya perkembangan penyakit sehingga berpengaruh terhadap derajat
kesehatan setiap individu di dalam populasi yang ada.
Sebagai contoh misal gambaran Sistem Informasi Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan. Timbul berbagai
permasalahan tetrkait penerapan Sistem Informasi kesehatan, disana digambarkan
bahwa masih ditemukannya beberapa puskesmas yang tidak sesuai dalam proses
pencatatan dan pendataan. Terbukti dengan masih adanya 5 Puskesmas yang tidak
menggunakan komputer dari 19 Puskesmas yang ada.
Tidak hanya masalah tersebut saja, yang menjadi
penghambat atas penerapan SIK (Sistem Informasi Kesehatan) di Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan. Melainkan masih banyak sekali
masalah yang timbul, yaitu :
a.
Untuk
mengakses data sulit karena terpisah antara program.
b.
Adanya
perbedaan data antar bagian dengan data yang sama, misalnya jumlah bayi.
c.
Sulitnya
menyatukan data karena format laporan yang berbeda-beda.
d.
Adanya
pengambilan data yang sama berulang-ulang dengan format yang berbeda-beda dari
masing-masing bagian.
e.
Waktu
untuk mengumpulkan data lebih lama, sehingga pengolahan dan analisis data
sering terlambat.
f.
Pimpinan
sulit mengambil keputusan dengan cepat dan akurat karena data berbeda dan
keterlambatan laporan.
Jadi, apabila melihat dari penjabaran di atas maka
bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menghambat SIK (Sistem
Informasi Kesehatan) yang bersifat daerah (SIKDA) maupun nasional (SIKNAS)
berdasarkan gambaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Propinsi
Kalimantan adalah faktor geografis (tempat dan lokasi), human resources medical atau tenaga kesehatan, infrastruktur
pendukung (komputer, software, dan lain-lain), dan kebijakan mengenai SIKDA
(Sistem Informasi Kesehatan Daerah) maupun SIKNAS (Sistem Informasi Kesehatan
Nasional).
3. Hubungan
SIK (Sistem Informasi Kesehatan) dengan Surveilans.
Pada poin ke 2 (dua) dan ke 1 (satu) pada bab II,
sudah dijelaskan mengenai pengertian dari Surveilans dan SIK (Sistem Informasi
Kesehatan). Mengutip pernyataan dari CDC / ATSDR (Center for Diseas Control / Agency for toxic Substance and Disease
Regristary) menerangkan bahwa Surveilans atau Surveillance is the ongoing systematic collection, analysis, and
interpretations of outcome-spesific data for use in the planning,
implementation, and evaluation of public practice.
Sedangkan SIK (Sistem Informasi Kesehatan) adalah
gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan dalam program kesehatan untuk
mengumpulkan, mengolah, mengirimkan, dan menggunakan data untuk keperluan
perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian (pengambilan keputusan).
Dengan melihat, kedua pengertian di atas kita bisa
mengambil sebuah kesimpulan bahwa SIK (Sistem Informasi Kesehatan) dan
Surveilans memilki sebuah kesamaan dalam penerapannya. Yaitu sama-sama
digunakan untuk melakukan perencanaan (planning)
di bidang kesehatan. Di Indonesia Sistem Surveilans Epidemiologi merupakan subsistem
dari SIKNAS (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) dan mempunyai fungsi
strategis dalam intelijen penyakit dan masalah kesehatan untuk penyediaan data
dan informasi epidemiologi dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat.
Jadi, SIK (Sistem Informasi Kesehatan) dengan
Surveilans dapat kita gambarkan melalui diagram sebagai berikut :
Akan tetapi, surveilans tidak berjalan secara
semestinya seperti pengertiannya. Masih banyak permasalahan yang muncul di
tengah-tengahnya. Berdasarkan observasi WHO (World
Health Organization), 2004 menemukan beberapa temuan terkait surveilans seperti
:
a.
Kurangnya
kesadaran akan pentingnya informasi surveilans penyakit di kalangan pengelola
program kesehatan, pejabat kesehatan, staf pelayanan kesehatan dan staf
surveilans sendiri di semua tingkat.
b.
Informasi
surveilans tidak digunakan dalam pengambilan keputusan.
c.
Kualitas
data Surveilans tidak memuaskan dan sulit diperbaiki.
d.
Tidak
dilakukan analisis data surveilans secara memadai.
e.
Penyelidikan
kejadian luar biasa (KLB) dilakukan sembarangan.
f.
Tidak
ada motivasi di kalangan staf surveilans untuk meningkatkan kemampuan diri.
g.
Berbagai
sistem surveilans penyakit khusus sulit dikoordinasikan dan diintegrasikan.
Bab III
Penutup
Kesimpulan :
1.
Bahwa
SIK ( Sistem Informasi Kesehatan) memiliki hubungan dan saling keterkaitan
dengan Surveilans.
2.
Hubungan
dan saling keterkaitan antara SIK ( Sistem Informasi Kesehatan) dengan
Surveilans adalah dalam proses kerjanya meliputi aktivitas pengumpulan data,
pengolahan data, sampai dengan interpretasi data sebagai sumber informasi dan
untuk pengambilan kebijakan kesehatan.
3.
Bahwa
SIK ( Sistem Informasi Kesehatan) merupakan kerangka kerja dari Surveilans.
Saran :
Berdasarkan temuan dari
WHO ( World Health Organization )
tahun 2004 mengenai temuan atas Surveilans di Indonesia. Perlunya perbaikan
atas kinerja dari tenaga pendukung Surveilans yang bekerja untuk memenuhi
informasi untuk SIK (Sistem Informasi Kesehatan). Sehingga bisa meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
Daftar Pustaka
Anonim. 2011. Konsep Dasar Surveil. 68 Slides.
SIMKES UGM 2008 (Health Management and Information System).
2008. Gambaran Sistem Informasi Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. http://www.SIMKESUGM2008.mht
Trisnantoro, Laksono dkk. Suveilans: Bagaimana Agar Sistem yang
Dirancang Pemerintah Pusat Dapat Berjalan di Daerah? Hal 75-124. DESKES_Bab
1.3-Surveilans Pdf
wah bermanfaat banget nih materinya. salam ismkmi:)
BalasHapus